Rabu, 02 Januari 2013

Cara Unblocked Situs Yang Diblokir Pada Android

Beberapa tahun yang lalu, pengguna Internet di Indonesia dikagetkan dengan yang namanya Penetapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang biasanya disebut sebagai Undang-undang ITE oleh Pemerintah Indonesia (Kementrian Teknologi dan Informasi).

Menurut Wikipedia, Undang-undang ITE andalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.


Dan untuk Pengertian Undang-undangnya, adalah sebagai berikut

  1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
  3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
  4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
  6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
  7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
  8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
  9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
  10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
  11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
  12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
  13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
  14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
  15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
  16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
  17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
  18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
  19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
  20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
  21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
  22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain: 1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE); 2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE); 3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan 4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);

Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang (cybercrimes) mengacu pada ketentuan dalam EU Convention on Cybercrimes, 2001. Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain: 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE); 2. akses ilegal (Pasal 30); 3. intersepsi ilegal (Pasal 31); 4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE); 5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE); 6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

Dan karena UU ITE (Kita singkat saja seperti itu) telah diberlakukan di Indonesia, maka segala bentuk dan jenis aktivitas masyarakat Indonesia dan yang ada diluar Indonesia agak sedikit "Dibatasi" geraknya.

Contohnya saja: Pemblokiran situs-situs "Terlarang" yang mengandung konten seperti Kekerasan, Eksploitasi Seksual, Judi, Poker, dsb yang menurut Pemerintah Indonesia merugikan bangsa ini, yang menyebabkan Masyarakat Indonesia tidak bisa mengakses situs-situs dengan konten atau genre seperti yang sudah saya sebutkan tadi

Ya...Sebenarnya sih niatan dari UU ITE ini sangat, ekhm...bukan..maksud saya SUANGAT BAGUS SEKALI! UU ITE ini berusaha untuk meminimalisir pergerakan Website yang dianggap tidak pantas untuk disaksikan, sehingga tidak merusak moral masyarakatnya

Namun...Masalahnya yang saya tidak suka dari UU ITE ini adalah bahwa: Situs penyedia Software dan Film gratis pun ikut di Blokir sehingga beberapa minggu saya ketinggalan Anime kesukaan saya, yap...You know, that sucks!

Apalagi dengan kehidupan saya yang lebih sering didepan Gadget Android dan men-Download film pun biasanya menggunakan Android (uTorrent) namun karena UU ITE ini tadi, saya tidak bisa mengakses hampir seluruh situs penyedia Torrent dengan alasan: Copyright, please man

Yap...Saya memang menjunjung tinggi yang namanya "Copyright" namun, konten yang akan saya download menurut saya juga tidak akan merusak moral atau mental saya, kok. Jadi menurut saya nggak wajar aja gitu kalau di Blokir

Akhirnya saya melakukan Survey sana-sini melalui Forum (Kaskus dan XDA) tentang bagaimana caranya membuka akses yang sudah di Blokir itu didalam Gadget Android saya (Karena Unblocked situs yang di Blokir di Windows itu sudah terlalu mainstream ) yang merupakan Gadget yang paling utama.

Cara pertama yang saya ketahui adalah: Mengubah DNS menggunakan terminal emulator, yang katanya kalau gagal bakal menyebabkan Brick, hell no! Brick mah sekali aja udah cukup ya sebenarnya sehingga saya mengurungkan niat untuk membuat Tutorial menggunakan terminal emulator ini, sorry man.

Dan yang kedua saya pikir masih masuk akal dan terhitung mudah, yaitu menggunakan SetDNS Pro yang menurut saya anak TK pun pasti bisa melakukannya Nggak percaya? Well, bisa lah dibaca Tutorialnya dengan baik
  1. Coba akses dulu situs yang anda inginkan yang sudah di Block


  2. Gak bisa di akses, kan? Kalo iya, silahkan download SetDNS Free dan SetDNS Key, kemudian Install keduanya
  3. Buka SetDNS Free (Yang nantinya berubah menjadi Pro karena SetDNS Key) kemudian Grant menggunakan SuperUser
  4. Anda akan melihat pilihan DNS 1 dan DNS 2 yang secara default diberikan oleh SetDNS yang merupakan Google DNS
  5. Apabila anda ingin menggunakan Google DNS, silahkan langsung klik tombol Apply
  6. Dan apabila anda menginginkan DNS yang lain, silahkan klik nama DNS-nya, semisal "Google DNS" dan nantinya akan keluar berbagaimacam DNS yang bisa digunakan
  7. Setelah selesai mengubah DNS, silahkan masuk kedalam pengaturan Browser yang anda gunakan (Semisal Browser Default) kemudian Klik tombol "Clear Data"
  8. Masuk kembali kedalam Browser kemudian coba akses kembali situs yang tadinya di Blokir
Nah...Bisa, kan? Selamat deh silahkan berselancar kembali didalam Situs yang tadinya sudah tidak bisa diakses...Silahkan bernostalgia sesuka anda

Note
- Jika anda mengakses situs Porn atau Judi, silahkan tanggung dosanya sendiri
- Gambar Result di Sensor karena blog ini bukan blog penyedia porn


1. Jika anda ingin menanyakan sesuatu silahkan isikan di kotak komentar atau mention saya di twitter biar dibalas lebih cepat. Dengan syarat pertanyaannya yang jelas dan spesifik.
2. Kalau ada link download yang mati, laporin aja di kotak komentar atau mention juga ke twitter. Maklum file yang ada di Blog ini kebanyakan file Illegal.
3. Makasih udah mau berkunjung. Jangan lupa baca Info Box untuk mendapat berita terbaru tentang Blog ini B-)

0 komentar:

Posting Komentar

Search

Anime Terbaru

Info Box

Pengen pake JellyBean di Ace 2-nya tapi gak mau ngerasa Lag atau Boros Batre? Silahkan gunakan CM10
Untuk prepare menghadapi 'Gencaran BBM' yang akan terjadi pada Android, silahkan download User Guide tentang cara menggunakan BBM for Android disini, gratis
Jika anda menyukai konten di Blog ini dan ingin sedikit membantu mengembangkannya, silahkan melakukan Donasi dengan melakukan Buffering sebuah Video yang Size-nya hanya 1 MB. Jika anda melakukan Donasi, maka konten di Blog ini akan semakin beragam. Terimakasih.

Diberdayakan oleh Blogger.